Cemas sampai kapan?
Masyarakat Warga Benteng di pinggiran Kali Cisadane Tangerang yang ngotot bertahan dari usaha penggusuran masih hidup dalam kecemasan. Penggusuran pertama tanggal 14 April lalu ditangguhkan sampai tanggal 27 kemarin. Tiap malam warga berjaga-jaga tapi sang Satpol belum datang juga sampai detik ini.
“[We] are still looking for a good time [to do the eviction],” Mulyanto, a top official at the administration’s Public Order Agency, said Tuesday as quoted by tempointeraktif.com.
Terlepas dari banyak kemungkinan:”keberhasilan” mediasi, tekanan LSM, Kampus ataupun instruksi Kapolri, penundaan ini merupakan terror psikologis bagi warga. Jelasnya, penundaan belum dapat diartikan sebagai pembatalan sehingga 350 KK atau sekitar 1007 jiwa di sepanjang 3 kilometer bantaran sungai masih jauh dari tenang. Read more... (759 words, 2 images, estimated 3:02 mins reading time)
Hari ini terjadi tragedi di Tangerang. Komunitas Tionghoa Cina Benteng diusir oleh pemerintah kota. Ini suatu pelanggaran serius terhadap prinsip multikulturalisme, hak berbudaya, dan hak asasi manusia. Prinsip multikulturalisme mengatur hubungan warga dan negara, sebagai prinsip menghargai perbedaan kultural, sejarah, dan pandangan politik sebagai kehidupan wajar di ruang publik warganegara yang harus dilindungi negara melalui undang-undang.
Sebetulnya, UUD 1945 sudah mengatur bahwa negara bertanggungjawab terhadap kehidupan dan perkembangan kultural. Fakta bahwa Indonesia adalah kawasan multi-etnis, ramah terhadap peradaban asing, melakukan akulturasi dan sinkretisme intensif sepanjang sejarah menjadi iklim khas untuk multikulturalisme sebagai prinsip politik — BAHKAN jauh lebih ideal dan durable dan toleran, dibandingkan peradaban Eropa yang berdarah-darah dengan konflik antar-etnisnya sebelum mereka menjadi bangsa-bangsa. Read more... (921 words, 2 images, estimated 3:41 mins reading time)
Ben Anderson mengatakan bahwa perbedaan antara kekuasaan dalam cara pandang Barat dan Jawa terletak di wujudnya. Bagi kebudayaan Barat, kekuasaan seorang pemimpin selalu abstrak dan hadir karena legitimasi. Makanya kekuasaan di akumulasikan lewat pemilihan umum. Sangat berbeda dengan Jawa, dimana kekuasaan haruslah empiris dan memiliki wujud konkret dan merupakan anugerah non-legitimasi. Kekuasaan datang dari langit dan memilih orang-orang yang tepat sebagai eksekutornya. Alam pikiran Jawa inilah yang kemudian dianggap sebagai sumber kekuasaan yang paling penting dan mengalahkan proses pemilihan demokratis. Tentu saja dong.. Kekuasaan kan datangnya dari “dunia atas”, artinya itu adalah petunjuk yang harus diemban oleh para pemimpin. Sebagai energi eksternal yang non-democratic, kekuasaan akan menempel terus pada seseorang selama alam mengkhendaki dan selama manusia mampu membaca “sasmita alam”. Read more... (336 words, 1 image, estimated 1:21 mins reading time)
