Film Milenial tentang “G30S/PKI”

Standard

 Respons Presiden untuk membuat film dokumenter sejarah 1965 versi “milenial” adalah langkah maju bagi bangsa. Ada jarak dua generasi dari film pendahulu.  Artinya sasaran utama penontonnya bukan lagi generasi muda 1980-an yang bagaikan kertas putih terhadap sejarah 1965. Mereka adalah generasi muda baru yang sempat kebagian propaganda Orba soal kebencian “kultural” terhadap PKI tapi sekaligus juga punya akses informasi alternatif.

Mereka adalah penonton kritis. Generasi yang berkesempatan mengakses riset-riset ilmiah di internet atau buku-buku yang terbit sejak era Reformasi 1998.  Setidaknya mahasiswa ilmu sosial dan politik di Indonesia hari ini sudah membaca pembantaian massal 65 sebagai bagian dari kuliah. Walaupun hari ini sedang terjadi rekrutmen massa lewat politisasi primordial anak muda yang alergi terhadap wacana 1965, faktanya kebangkitan publik muda ahistoris yang haus sejarah terjadi. Membaca tidak dapat dibendung.

Selain membaca, mereka pun kaya akan referensi pop culture dari film-film bioskop dan mini series di TV kabel.  Industri perfilman Amerika begitu terampil membuat film-film fiksi bertema spionase yang sangat seru.  Namun narasi cerita pun bergeser dibanding 20 tahun lalu. Dalam film negara tidak lagi tampil sebagai jagoan tunggal seperti seorang James Bond yang menyapu musuh-musuh politik. Tidak ada lagi penjelasan hitam putih tentang keterlibatan CIA, FBI, militer, teroris, bank, perusahaan, lembaga-lembaga negara dan presiden dalam pertarungan kekuasaan. Latar penceritaan pun terasa faktual mengikuti krisis politik yang terjadi dalam konteks politik ekonomi global. Memang ini semua ada dalam ranah fiksi, namun terlihat adanya otokritik konsisten sebuah film terhadap penyelewengan konstitusi, pelanggaran HAM, dan ragam kejahatan politik dengan menunjuk hidung sendiri.

Jika ditonton  dengan kecerdasan hari ini, film Arifin C Noer akan terlihat naif dari segi penuturan sejarah. Sebuah konflik internal berujung pembantaian di Lubang Buaya yang dilakukan oleh kaum militer muda terhadap beberapa orang petinggi militer. Kemudian satu bangsa repot dibuatnya selama bertahun-tahun. Tragedi Lubang Buaya dianggap sentral sebagai alasan normal untuk membubarkan PKI, memenjarakan, dan membunuh semua orang yang dianggap terkait. Negara tidak mengeluarkan catatan resmi tertulis mengenai pembantaian massal yang terjadi sesudahnya.  Walhasil pembantaian tersebut hanya bisa direkonstruksi susah-payah melalui metode sejarah lisan bertahun-tahun kemudian. Bagian-bagian penting ini yang sama sekali tidak ada film Pengkhianatan G30S/PKI tadi.

Tidak lagi hitam putih

Maka kita perlu sebuah film baru buatan dalam negeri yang cocok untuk generasi sekarang. Film yang dibangun dari hasil riset ilmiah yang teruji.  Berbeda dengan masa lalu, kajian Indonesia 1965 beraneka ragam dan dapat diakses . Tinggal mengemasnya dalam bentuk gurih yang disukai penonton dan memenuhi prinsip-prinsip pembuatan film yang bersuasana faktual, tetap seru dan dramatis, tapi juga memberikan pesan-pesan penting tanpa harus hitam putih.

Dalam konteks kekinian, sudah tentu film ini harus bicara tentang isu penguatan HAM. Jika hari ini rakyat Indonesia dapat merasa marah dengan pembantaian Rohingya, artinya ada sentimen kemanusiaan yang terusik di dalam hati kita semua sebagai orang baik. Jika kita marah kepada ISIS yang hobi menggorok orang sambil mengabadikannya dengan kamera video, artinya kita protes dan mual terhadap kekejaman. Sebuah pembantaian bagaimanapun tidak normal untuk terjadi pada siapa pun dengan alasan apa pun. Genosida 65 pun harus diungkap sebagai penyesalan, bukan kepahlawanan.

Sebagai sebuah film mutakhir, film ini harus pula menyertakan konteks-konteks politik mengapa peristiwa pembantaian 65 itu ada. Tragedi ini bukan sebuah kebetulan, bukan pula sebuah kemarahan yang meluas secara alami. Dari referensi film sejenis seperti misalnya Hotel Rwanda berlatar pembunuhan massal yang dilakukan etnis mayoritas Hutu terhadap minoritas Tutsi di Rwanda pada tahun 1994, penonton dapat memahami bahwa kekerasan terjadi sangat terencana dan terkoordinasi. Terjadi dalam waktu singkat dan bermula dari pembunuhan para elite politik yang kemudian meluas dalam hitungan jam. Ekstrimis Hutu dalam bentuk tentara resmi maupun milisi mengadakan pemburuan manusia dengan teliti mengandalkan daftar orang-orang yang harus dibunuh, pemeriksaan KTP di jalan-jalan yang diblokir, dan menyebarluaskan pengumuman pembantaian melalui siaran radio. Ada peranan negara, ada aktor-aktor elite militer yang menjadi dalang ambisius dalam genosida itu.

Film Hotel Rwanda tidak hitam putih dan sangat jelas menggambarkan bahwa tokoh utama yaitu manajer hotel yang beretnis Hutu melindungi seribu orang Tutsi yang menjadi target. Dari riset-riset HAM tentang konflik Rwanda, ditemukan sangat banyak tetangga atau keluarga yang saling membunuh bukan karena benci tapi karena takut dibunuh. Setidaknya 800 ribu sampai satu juta orang dibantai dan sejumlah 250 ribu perempuan Tutsi diperkosa dalam waktu 100 hari. Penonton bioskop terkesima bukan karena sedang diarahkan film untuk menangis kasihan atau berlinang dendam, tetapi lebih kepada menyaksikan makna universal dari tragedi yang utuh. Mereka bertanya dengan perikemanusiaannya yang campur aduk: “bagaimana mungkin sebuah bangsa yang membiarkan pembantaian manusia sebagai hal rutin dan normal?”

Luruskan yang perlu diluruskan

Tentu selain mengasah kemanusiaan, film mutakhir tentang PKI harus meluruskan hal-hal yang perlu diluruskan. Penonton zaman sekarang sudah tidak mempan dengan jargon picisan tentang “komunis setan anti Tuhan” dan sejenisnya. Ada baiknya film mendatang menjadi jembatan sejarah untuk menampilkan fakta-fakta jujur tak terbantahkan tentang argumen berdirinya sebuah partai komunis di Indonesia. Termasuk mengapa dia mesti dihancurkan semata-mata karena mengganggu roda bisnis internasional. Bagaimanapun “partai nista” ini pernah punya peran penting dalam membangun solidaritas kebangsaan dan membangun keberanian untuk mandiri di antara negara-negara raksasa ekonomi. Belum lagi peranannya dalam membangun kebijakan pro rakyat di masa lalu. Luruskanlah pengertian-pengertian mendasar tentang komunisme sebagai ideologi, dan sosialisme sebagai prinsip yang bahkan nyata-nyata ada dalam Pancasila. Jangan juga terlalu naif. Kita harus mengaku bahwa Marxisme sebagai alat analisis  ekonomi politik berperan, berkembang dan digunakan sampai hari ini untuk memetakan dan menangkis bahaya globalisasi kapital yang kebablasan. Jika hari ini kita dapat ngomong enak dan lancar tentang rencana kedaulatan pangan, reforma agraria, Tunjangan Hari Raya, atau hal-hal yang pro rakyat, itu bukan geledek ahistoris di siang bolong. Maka mulailah bersikap historis dan intelektual terhadap semua itu . Semoga film tentang PKI versi milenial segera terwujud. ***

Radikalisme itu baik, kok

Standard

Bom meledak di Manchester dan Jakarta. Maka negara bersabda: gebuk terus radikalisme sampai ke akar-akarnya.  Tepatkah istilah radikalisme ini?

Dalam khazanah konseptual teori-teori politik, istilah radikalisme sesungguhnya bermakna netral. Radikalisme berarti suatu jalan untuk membuat perubahan mendasar sampai ke tingkat sistemik. Perubahan politik secara radikal bertujuan untuk membedah dan membuang penyakit-penyakit dalam sistem yang berjalan. Politisi korup, militer kejam, elite-elite feodal adalah penyakit yang harus dibuang agar demokrasi kembali ke jalan yang berpihak pada konstitusi.

Radikal versus Reaksioner

Sepanjang sejarah, gerakan radikal senantiasa mendapat tantangan dari gerakan anti-perubahan. Dalam literatur gerakan “Kiri”, menjadi Radikal artinya bertentangan dengan para elite pendukung kemapanan yang disebut kaum Reaksioner (reactionaries) atau mereka yang dianggap melanggengkan kekuasaan demi keuntungan-keuntungan dari sebuah keadaan status quo. Kaum Reaksioner misalnya adalah para pebisnis skala besar yang memang selalu ketar-ketir pada gejolak sosial sehingga memilih untuk konservatif.  Juga golongan pengusaha di atas tanah ukuran raksasa yang tak suka reforma agraria. Mereka merasa bahwa membagikan tanah pada petani miskin adalah perampokan kejam dan tak bermoral sehingga reforma agraria harus dilawan. Militer yang dekat dengan rezim berkuasa pun masuk dalam kategori yang sama termasuk juga kelas menengah yang mendapat fasilitas dari sistem.

Diskusi panas antitesis dua kubu antara kaum radikal dan reaksioner adalah perdebatan khas dalam analisis politik ekonomi gerakan sosial di masa 1960-an.  Namun era diskusi ini sudah lewat dengan kemenangan rezim “Kanan” di mana-mana yang membuat kapitalisme menjadi arus berpikir utama pada hari ini. Kini Kapitalisme bukan saja sebuah prinsip ekonomi namun juga menjadi jadi sistem sosial yang menciptakan nilai dan moralitas tentang salah dan benar yang disuka golongan Reaksioner di atas. Pada hari ini kita tidak lagi menemukan “debat ideologis” tentang arah pembangunan ekonomi dalam buku-buku baru.

Di Indonesia term “reaksioner” sebagai antonim “radikal” sudah lama dihapus dari Bahasa Indonesia sebagai sebuah “hukuman akademik” ketika negara melarang pemikiran Marxisme tahun 1966. Padahal dalam sejarah perjuangan bangsa kita mengenal istilah-istilah generik bagi kaum reaksioner tadi misalnya “golongan tua” yang dianggap kolot dan kompromistis pada prosedur-prosedur sistem kolonial. Sukarno-Hatta pernah dianggap reaksioner oleh golongan muda sehingga mereka sempat diculik dalam Peristiwa Rengasdengklok 1945. Kata “Reaksioner” pernah berguna untuk orientasi perjuangan di masa lalu. Untuk melihat batas yang tegas tentang siapa-siapa saja yang ingin perubahan progresif dengan meraih kemerdekaan dan mana-mana saja yang ingin bertahan di sistem lama.

Pada era Orde Baru, istilah Radikalisme menjadi buruk maknanya. Bahkan dikaitkan dengan gerakan-gerakan yang jahat untuk mengkudeta kekuasaan yang sah. Terlepas mereka jahat atau tidak, dalam sistem sosial kapitalisme kata radikal mendapatkan posisi yang buruk karena dianggap mengganggu sistem yang sudah “terlanjur benar”. Hari ini sisanya masih ada. Alih-alih mengatakan “kita belum radikal memberantas korupsi”, kita lebih suka mengatakan “masih belum optimal”. Jadi sistemnya sendiri tidak pernah disalahkan. Gerakan radikal dianggap milik para penjahat, sebab orang baik tidak akan menempuh cara-cara radikal. Ini adalah keberhasilan rezim kapitalisme untuk menjaga bahasa agar selalu lunak terhadap kosa kata kritik. Perbaikan-perbaikan sistemik tidak lagi  memiliki perbendaharaan kata. Sehingga kritik dan perlawanan menjadi buntu.

Radikalisme pun secara sempit dikaitkan dengan terror.  Padahal kekerasan adalah kekerasan, titik. Ideologi yang membolehkan pembunuhan warga tak bersalah adalah kejahatan tanpa terkait dengan radikal atau tidak. Konsekuensinya, kita terbiasa menuduh sesuatu yang jahat sebagai gerakan radikal. Jadi bagaimana cara membangun sebuah gerakan radikal untuk kebaikan sebuah sistem publik?  Kita perlu radikalisme dalam pembersihan korupsi, transparansi birokrasi, penegakkan keadilan sesuai konstitusi serta perjuangan membela HAM semua orang.

Kini tumbuh generasi muda kelas menengah yang asing dengan pemaknaan radikalisme semacam di atas. Mereka jadi terbiasa berpikir penuh kompromi dan cenderung terlalu menurut pada normatif tanpa banyak tanya-tanya. Inilah generasi yang dibesarkan dalam zona kenyamanan dan keyakinan bahwa negara selalu baik-baik saja sebagai sebuah sistem. Demokrasi dianggap cukup baik dengan ukuran-ukuran mekanisme prosedural meskipun substansinya untuk keadilan sosial masih jauh. Gap yang menganga dianggap dapat diselesaikan oleh waktu, dengan permakluman: “tunggu sampai kita semua siap berdemokrasi.” Dalam masa-masa penantian tak kunjung berkesudahan sejak 1998, kehadiran kepemimpinan negara yang solid adalah kerinduan yang terisi dengan suburnya fanatisme-fanatisme atas kepemimpinan di kalangan kelas menengah kota. Ada kelompok muda nasionalis dengan jargon-jargon purifikasi merah putih yang cenderung fasis, di sisi lain kelompok haus kesalehan yang mencari identitas melalui agama. Dua kelompok ini rentan direkrut  lebih jauh menjadi massa normatif yang penurut kepada elite-elite politik yang punya uang banyak dan lihai.

Memperbaiki makna Radikalisme

Tapi tentu ada kaum di luar kelompok atas yang gelisah, yang sudah tidak sabar dan selalu bertanya. Mengapa negara merespons terlalu lamban terhadap bentuk-bentuk kekerasan organisasi sipil yang menggunakan elemen agama? Mengapa negara ragu-ragu untuk menjalankan amanah konstitusi? Mengapa negara seperti berwajah ambivalen? Di satu sisi berteriak ingin menjaga ideologi Pancasila, di sisi lain mengancam Pancasila dengan membiarkan kekerasan atas nama agama dimaklumi. Jadi bagaimana sistem kenegaraan itu berjalan? Mengapa tidak bisa diperbaiki secara radikal supaya jadi benar dan mengayomi seluruh warga? Mengapa negara terkesan takut pada ayat suci dibandingkan dengan ayat konstitusi?

Perbaikan tentu harus dimulai dengan radikal. Jadi mulailah untuk memperbaiki konsep radikal itu sendiri. Membuang jauh-jauh labelling dari media-media kapital yang seringkali dilakukan tanpa riset.  Mulailah kita mengenali kelompok-kelompok garis keras sesuai dengan maksud, metode, dan tujuan mereka. Misalnya “kelompok Islam pembunuh”. Kelompok “penegak negara Islam”, “kelompok pemuda fasis NKRI”. Penting untuk membedah relasi kelompok tersebut dengan elite-elite yang menjadi sponsor mereka. Itulah satu-satunya cara jitu untuk memasukkan mereka ke dalam golongan status quo, para reactionaries!

Kita masih perlu radikalisme untuk hal-hal yang lebih baik untuk kebaikan publik. Kita perlu lebih berani untuk menyatakan sikap sebagai generasi muda Indonesia yang tidak takut kepada ancaman neraka dan tidak mudah terpancing ngambek dengan issue-issue abstrak seperti penistaan simbol-simbol. Tapi sangat marah dengan penggelapan anggaran! Pemuda berbagai agama dan suku yang menggunakan otak dan mengenali musuh dengan baik tentu akan menjadi radikal yang cerdas untuk menyelamatkan bangsa.

Buset: Universitas sebagai pusat gen bangsa berkualitas?

Standard

Poster Imut

Coba ambil waktu sekali lagi dan baca baik-baik poster di atas.  Jika dibedah otak pembuat poster (updated: Ivan Ahda, calon ketua Iluni), kira-kira isinya begini: Universitas dianggap pusat berkumpulnya gen-gen manusia unggul.  Logikanya, keluarga dibangun dari bibit-bibit unggul. Di manakah bibit-bibit unggul berada? Di Universitas Indonesia. Maka alumninya yang tersebar ke seluruh muka bumi menjadi agen pembawa gen-gen unggulan untuk disebarkan demi membangun generasi bangsa berkualitas unggul.  Gambar pemuda-pemudi dengan simbol hati menjadi simbol pembawa benih-benih mulia sebagai agen-agen reproduktif bangsa.

Lalu apa yang salah? Bagi pembuat poster tentu tidak ada. Hal di atas adalah gambaran sempurna tentang masa depan gemilang dari sebuah bangsa yang beranggotakan manusia-manusia unggulan. Sebagaimana dulu Hitler memimpikan Jerman menjadi berkualitas karena keunggulan bibit-bibit ras Arya yang juga dianggap terbaik secara akademik dan mampu membangun peradaban Jerman jadi lebih tinggi lagi. Juga senada dengan angan-angan Dr. Mahathir Mohammad 1970-an tentang ras Melayu yang dianggap paling berhak secara historis untuk membangun kebudayaan Malaysia yang unggul.

Kampanye yang membawa Universitas Indonesia untuk membangun ruang pertemuan bagi bibit-bibit unggul sampai ke tingkatan mikrobiologis tentu punya sebab yang perlu diteliti secara antropologis. Hipotesa yang dapat diajukan adalah: pertama, UI dilekatkan pada mitos-mitos nasionalisme yang dibangun berdasarkan kualitas genetik. Studi-studi menunjukkan bahwa mitos keunggulan ras biasa diikuti oleh mitos senada yaitu sekterianisme. Dua hal di atas digunakan untuk memperteguh posisi kekuasaan. Mengapa UI dpercaya punya keunggulan genetik? Ini harus dijawab dengan hipotesa kedua: Terjadi perubahan fungsi-fungsi pedagogis untuk semakin adaptif terhadap tuntutan kapitalisme. Dulu, Ki Hadjar Dewantara membayangkan bahwa pedagogis itu bersifat kolektif dan sosial. Prestasi bukan berarti pintar sendirian dan meninggalkan yang lemah. Ketika Taman Siswa dibangun, tidak mungkin ada anak yang terlalu bodoh karena kawan-kawan dan gurunya yang lebih pandai memberikan ruang dan bantuan padanya. Kapitalisasi pendidikan berbeda 180 derajat. Orang yang pintar selalu berkumpul bersama yang pintar-pintar untuk saling berkompetisi untuk yang menjadi terpintar. Menjadi bibit unggul. Sebab buat apa mengeluarkan biaya ekstra untuk memintarkan orang yang bodoh?  Semua ini menunjukkan perubahan besar dalam ekologi pendidikan serta kehidupan akademik. Hipotesa ketiga dapat diajukan: Terjadi diskonektivitas (keterputusan) antara universitas dan kehidupan masyarakat. Universitas mencetak orang-orang pintar hanya untuk menjadi pengisi simbol-simbol populer tentang bangsa beradab. Mungkin universitas sudah lupa bahwa di masa 1960-an, seorang akademisi nyaris tidak dapat dibedakan dengan seorang aktivis. Mereka meyakini bahwa ilmunya dapat digunakan untuk menggerakan masyarakat untuk berubah menjadi lebih beradab dan manusiawi. Maka penelitian di masa lalu terkait dengan program-program “post-penelitian”, yaitu gerakan-gerakan “turba” (turun ke bawah) untuk memperbaiki masyarakat. Kini, penelitian dianggap selesai dalam bentuk laporan yang dipublikasikan. Lalu setelah itu, akademisi berjuang mencari beasiswa penelitian berikutnya. Kumpulan prestasi akademik itulah yang  kemudian dianggap membawa martabat bangsa. Meritokrasi diri sebagai akademisi yang patuh terhadap regulasi-regulasi Dikti, birokratisasi rapi dan transparansi dokumen keuangan penelitian, kemudian yang dianggap jadi produk unggulan.  Sementara pikiran-pikiran berdaya dobrak lebur dan luluh di dalamnya.

Kembali ke poster imut-imut di atas. Silahkan merayakan dan mencari jodoh bibit-bibit unggul dengan perkawinan silang a la Hukum Mendel tentang hereditas. Atau memakai metoda reklame biro jodoh. Lucu di mata mahasiswa baru, dan mendamaikan orangtua yang obsesif. Namun jangan biarkan fungsi universitas sebagai ruang penajaman logika, penanaman naluri kritis jadi arus kecil demi sebuah cita-cita nasionalisme kekanak-kanakan. Seharusnya anak UI mengerti.

Jakarta, 24 April 2016.

 

(catatan warna hijau: perbaikan redaksional seperlunya dilakukan tanpa mengubah isi).

 

 

requiescat in pace, professor!

Standard
Ben Anderson @ Jishu shrine, Kyoto, 30 April 2005 (Foto Dave Lumenta)

Ben Anderson @ Jishu shrine, Kyoto, 30 April 2005 (Foto Dave Lumenta)

Ben Anderson meninggal tadi pagi. Saya merasa senyap dan sedih. Ini catatan kecil mengenai bukunya yang mengganggu saya. Mau dimasukkan ke kategori buku politik terasa sangat antropologis, mau dimasukkan dalam sejarah terasa sangat ilmu politik, mau dimasukkan ke dalam lemari filsafat kok terasa sangat empirik. Ini buku klasik yang menarik dan penting.

Imagined Communities adalah buku teks pelajaran yang pertama kali kubaca dari halaman pertama sampai terakhir waktu jadi mahasiswa antropologi tahun 1995. Artinya 12 tahun setelah terbit. Itu prestasi karena stamina membacaku untuk baca buku antropologi sampai tuntas tergolong pas-pasan (gampang tidur).

Bukan berarti membacanya langsung paham. Layaknya mahasiswa kelas menengah dengan prestasi sedang dan bukan tipe pemberontak, Marxisme adalah benda asing. Maka membaca Ben Anderson adalah lompatan terlalu jauh. Ada bolong konseptual tentang pengertian paling esensiil dari konsep-konsep umum ‘kesadaran kelas’, ‘determinasi teknologi’, ‘relasi sosial produksi’, dll yang membuat saya membaca asyik tapi sesungguhnya tidak dalam kesadaran marxisme sebagai metode baca. Bagian menarik tentang bahasan novel Semarang Hitam, dan Rasa Merdika serta hubungannya dengan penerbitan suratkabar dan perkembangan jaringan kereta api hanya mampir di kepala sebagai cerita asyik. Ben memang pencerita ulung.

Bagian terpenting yang membuat “putus asa” adalah ketika dia menerangkan bagaimana konsep Imagined Communities dibangun. Bagian ini mengharuskan saya paham sumber lain yaitu ’10 tesis sejarah’ tulisan Walter Benjamin yang dikumpulkan dalam buku Illuminations. Benjamin menulis tentang waktu, tentang tragedi, tentang revolusi dan semuanya dilakukan dalam suasana murung (kelak saya mengerti kemurungan itu sebagai dampak psikologis dan psikiatris dari kapitalisme bagi seorang Yahudi yang dikejar-kejar Nazi). Di sana ada apa yang disebut homogenous empty time atau kira-kira waktu seragam non-linear yang rupanya menjadi tipe waktu yang bekerja dalam naskah-naskah epik dan kitab suci. Dan untuk paham maksudnya, maka harus membaca Dialogic Imaginations: Four Essays dari Mikhail Bakhtin karena di sana diterangkan bagaimana Benjamin meminjam cara-cara Bakhtin membedah fisika waktu dan ruang dalam cara bertutur orang-orang Eropa, untuk memahami sejarah asal-usul novel. Banyak sub-konsep yang menarik di sana misalnya: “answeribility” (cerita-cerita kuno selalu sebuah puzzle yang bertanya dan mampu menjawab sendiri), “chronotope” (bagaimana susunan ruang dan waktu disampaikan dalam sastra). Metafora atau analogi kritik sastra Bakhtin plus Benjamin di atas dirangkai menjadi konsep kunci Imagined Communities.

Jadi ini yang saya duga saya paham:

  1. Konsep bangsa, memiliki ruang dan waktu yang bekerja secara absolut. Bangsa hanya mungkin dibayangkan dalam masa kini secara aktual, tetapi pada saat yang sama mengundang arwah-arwah dari zaman purba seperti Majapahit, untuk melihat masa depan yang sudah dapat dipastikan (masa depan selalu abadi). Waktu bergerak seperti “menunggu” sang Messiah. Ruang pun demikian. Pengertian ruang bangsa adalah “sejauh mata memandang peta”, tidak ada awal dan akhir dalam merasakan sebuah kedaulatan.
  2. Ruang waktu absolut itu menyebar melalui teknologi dan kapitalisme cetak. Surat kabar memungkinkan waktu mengalami efek distorsi yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh pembaca. Seseorang yang membaca koran jam 7 pagi masuk ke dalam petualangan bersama dengan pembaca-pembaca lain sesuai jumlah edisi yang terbit pada hari itu. Mereka tidak saling mengenal tapi membaca peristiwa yang terjadi dalam “ruang waktu bangsa” dari Sabang sampai Merauke selebar koran. Efek membaca adalah menciptakan khayalan (imajinasi) kolektif tentang Indonesia.
  3. Tragedi. Darah dan kematian adalah energi bagi bangsa untuk memupuk bayangan ruang dan waktu dengan cerita-cerita sentimental. Semakin brutal, maka bangsa semakin signifikan untuk ada. Darah siapa? Bukan darah raja-raja, melainkan pejuang-pejuang musuh para raja dan seringkali tidak bernama yang gugur. Anonimitas jasad itu penting.
  4. Communities, atau community? Apakah karena bangsa terdiri dari berbagai-bagai kelompok? Ketika menerangkan bangsa dia selalu pakai singular (imagined political community is sovereigned and inherently limited), tapi dalam menuliskan judul buku kok plural? Sejujurnya saya tidak tahu.

Memetakan Ben sebagai Marxist terlalu sederhana. Atau dengan kata lain seorang Marxist yang menjadi filsuf akan sangat sophisticated dibandingkan yang memilih jadi tentara merah atau ideolog-ideolog penyebar propaganda. Tentu saja Ben Anderson adalah peneliti, penulis, pemikir yang tidak dapat mudah dimasukkan ke dalam label-label di atas.

Sumbangan terbesar bagi antropologi adalah terbukannya studi-studi tentang bagaimana bangsa sebagai komunitas bekerja. Antropologi politik berkembang dan membuka diri kepada studi-studi bagaimana negara terbentuk, dan yang lebih penting bagaimana negara dirasakan hadir secara kultural. Bagaimana negara dialami dan diberi makna selayaknya seperti pemaknaan ketubuhan, kekerabatan yang sangat kental intim, namun berskala nasional.Buku Siam Mapped: A History of Geo-body of a Nation  karangan seorang murid: Thongchai Winichakul jadi buku etnografi klasik juga untuk melihat bagaimana imagned communities terbentuk melalui metafora tubuh bangsa dalam konteks “tubuh raja” di Thailand. Juga melalui Ben, pengertian kita tentang studi perbatasan negara terutama Asia Tenggara sebagai area kultural menjadi luas dan tajam. Terakhir adalah sumbangannya bagi para murid se-Asia dan dunia yang kemudian mengembangkan studi-studi koneksi kultural dalam konteks globalisasi.

Dua tahun lalu saya membeli bukunya Under the Three Flags di Manila. Cerita tentang ledakan pikiran-pikiran anarkisme ternyata tidak berpusat di Eropa dengan orang kulit putih sebagai detonator. Kaum Mestizo Filipina pada saat yang bersamaan dengan pemikir Eropa, keduanya memiliki radikalisme yang sama terhadap penindasan. Dia melihat itu sebagai fenomena anarkisme. Saya belum selesai membacanya, tetapi dapat melihat bahwa “Timur-Barat” itu dibuat dengan sangat menindas secara intelektual. Lalu teringatlah pada betapa keren internasionalisme di masa lalu. Tokoh-tokoh “dunia ketiga” benar-benar sangat percaya diri dan melawan dengan berani mati. Bukan sebagai hamba yang melawan, tetapi intenationalist-anarchists yang berpikir bebas lepas merdeka.

Indonesia adalah bumi lahirnya bayi teori-teori penting humaniora kelas dunia. Seorang ibu teori penting telah berpulang.

Selamat jalan Indonesianist, Anarchist, Marxist, Libertarian.

Semangatmu selalu tumbuh di hati.

13 Desember 2015

Tambahan catatan dari keluarga:
Iwan, Ayah juga sangat sedih dan terharu dg meninggalnya Ben Anderson, dia orang yg banyak sekali memberikan perhatian untuk Indonesia. Ayah masih teringat 51 tahun yg lalu, ketika dia datang kepesta selamatan lulusnya studi Ayah di Senirupa ITB dirumah Prof Sumardja, bersama Ruth Mc Vey dan Daniel Lev, pada th 1964, Walaupun sejak ituntidak pernah bertemu lagi. Semoga dia menemukan Rest in Peace dan buku2 pikirannya nasih tetap terus berguna utk dunia pengetahuan di Indonesia dan dunia.
Wan , Ayah sudah baca kedua tulisan Iwan, dan Ayah senang sekali, teutama tulisan Dampak........, ekselen. Salam.
Sent from my iPhone
Dear Iwan,

Thanks for sending me this sad news.  I met Ben once at Cornell, he was quite kind, and his scholarship has touched so many of us.  We will miss him, but I feel comofted that he passe away in his sleep, and in Java, whcih he loved so much.

Big hugs to you and the whole family
K
Kenneth M. George