Berita emosional invasi teritorial Malaysia seakan bagai lagu lama menyeruak kembali di media. Minggu (9/10/2011) kemarin, Komisi I DPR mengatakan wilayah RI di Camar Bulan Malaysia hilang 1400 hektar dan di Tanjung Datu pantai RI hilang 80.000 meter persegi. Sentimen kebangsaan Indonesia hadir dalam menebalnya persoalan “kita” dan “mereka” dalam bentuk rasa gusar. Di sinilah nasionalisme bekerja, yaitu dalam membangun aspek identitas diri dengan menyentuh ruang-ruang emosional dan sentimental di wilayah publik. Dalam ruang imajinatif itu, bangsa selalu dibayangkan solid dan satu dalam identitas serta kemauan politiknya. Tapi apakah demikian?
Negara federasi Malaysia punya dua wajah “berkerut” yaitu Malaysia Barat (Semenanjung) dan Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah) di Pulau Kalimantan. Orang Sarawak tidak terlalu merasa dekat secara emosional kepada orang Semenanjung yang dianggap pusat tamadun Melayu muslim, sementara orang Semenanjung menganggap Sarawak adalah kawasan dayak non-muslim yang tak berbudaya Melayu. Sementara Sabah sebagai sepotong kecil wajah Malaysia yang didominasi oleh perantauan Indonesia (Bugis, Toraja, Flores) dan Kadazan sebagai suku setempat (sebagian besar Kristen) yang merasa tidak terwakili oleh identitas monarki Kerajaan Melayu. Menghadapi hal ini aliansi Barisan Nasional yang digerakan oleh semangat Umno dan chauvinistik Melayu semenanjung memiliki apresiasi kultural kecil terhadap keanekaragaman etnis, budaya dan agama di Sarawak dan Sabah. Bahkan ada dua tanggal “kemerdekaan” yaitu 31 Agustus 1957 (Hari Merdeka) yang dianggap lebih penting di Semenanjung, dan 16 September 1963 (Hari Pembentukan Malaysia) yang justru kurang penting. Mengingat fondasi Malaysia yang sebetulnya kurang kokoh, wajar apabila pemerintah pusat di semenanjung sangat berat hati menghapuskan undang-undang Internal Security Act karena khawatir demokratisasi akan membawa ke arah separatisme di kawasan timur.
Hubungan yang romantis dengan Indonesia
Khusus untuk Malaysia Timur, realitas perbatasan (baik di kawasan Malaysia maupun Indonesia), tidak setegas garis merah di atas peta. Keindonesaan dan Kemalaysiaan bagi tiap warganegara di perbatasan membaur dan kontekstual akibat perjalanan sejarah yang sangat terkait dengan hubungan sejarah sosial yang hangat antara rakyat wilayah Kalimantan Utara bekas milik Inggris dan bagian selatan yang dulu dimiliki negara Belanda. Pembentukan Malaysia terkait dengan kekhawatiran Tunku Abdul Rahman yang pro Inggris akan gelora Sukarno yang hampir sukses mengajak rakyat Sarawak, Sabah, dan Brunei untuk bergabung ke Indonesia setelah lepas dari Inggris.
Sisa kedekatan historis antara Sarawak dan Sabah dan Indonesia masih terasa hingga kini. Dalam soal bahasa, orang-orang Sabah dan Sarawak menggunakan bahasa Indonesia dan bukan Bahasa Melayu. Orang Semenanjung mengatakan “krismas” sementara orang-orang di pedalaman Sarawak lebih suka menyebut “natal” oleh karena pendeta-pendeta yang didatangkan untuk menyebarkan berita baik berasal dari gereja-gereja Indonesia. Persoalan ketegangan invasi teritorial seperti insiden Ambalat dan Sipadan-Ligitan, tidak pernah berhasil mengusut sentimen permusuhan. Dalam obrolan warung kopi, biasanya orang Sabah atau Sarawak hanya berkomentar: ” biar saja itu urusan orang Jakarta dan KL, kita di sini damai saja”. Orang Dayak Iban yang sebagian besar mendiami kawasan Sarawak masih meyakini bahwa nenek moyang mereka berasal dari Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Demikian pula orang Dayak Iban yang minoritas di Indonesia merasa bahwa Sarawak juga bagian tanah airnya sebab sanak famili mereka tinggal di sana.
Negara Indonesia hadir dengan batas-batas yang mempartisi pergerakan orang dibanding dengan pelayanan sosial. Dari dulu urusannya patok-patok saja. Kehadiran negara secara kultural dalam mendeteksi mana subjek Indonesia dan Malaysia justru ada lewat tanda vaksinasi cacar dan perbedaan pengucapan alfabet. Dayak Malaysia sudah lebih terjangkau medis dibanding kita, sehingga mereka divaksinasi negara. Kehadiran negara muncul lewat politik tubuh dan juga linguistik. Dayak Indonesia di Kalimantan Barat akan mengeja nama dengan fonetik “a, be, ce, de” sementara saudara transnasionalnya: “ei, bi, si, di”.
Malaysia memang menjadi magnet masa kini untuk mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia modern yaitu pekerjaan, pendidikan dan pelayanan publik yang terjangkau. Ruang kultural bagi warga Dayak di Indonesia sempit dengan kenyataan bahwa semakin ke selatan Kalimantan, konfigurasi budaya Melayu muslim yang anti babi dan tattoo lebih dominan. Artinya orang Iban Indonesia yang bergerak mendekati pusat kekuasaan malah menjadi semakin terasing.
Sabah juga memberikan gambaran Malaysia yang jauh dari bayangan kita tentang Melayu. Berbagai sektor pekerjaan yang dibutuhkan di Sabah mengikuti prinsip stereotip etnis dan pergerakan kapital. Untuk urusan pekerjaan sawit, serahkan pada orang Flores, untuk urusan pekerjaan restoran dan pembantu rumah, orang Jawa lah ahlinya. Untuk urusan buruh kasar digeluti oleh suku Bajau Filipina atau Toraja sementara Bugis berdagang atau Dayak lebih cocok kerja kayu di hutan. Sementara bagi penduduk Sabah, orang Melayu tidak suka bekerja keras, mereka lebih betah di semenanjung. Kabar gembiranya, ini adalah suatu kehidupan multikultural yang kebal konflik, namun buruknya stratifikasi kelas warga Indonesia di Sabah tetaplah buruh relatif kasar. Tentu Sabah memang Malaysia secara yuridis, namun realitasnya sangat dekat Indonesia.
Soal patok-patok batas yang yang menjadi pembicaraan elit di Jakarta mungkin memang penting dalam tatatanan simbol harga diri bangsa. Namun kelak seharusnya anggaran Indonesia yang dewasa akan lebih diarahkan pada perbatasan kultural, batas-batas emosional sebagai landasan yang lunak tapi kokoh untuk kerjasama daripada terfokus pada partisi-partisi kedaulatan yang mendatangkan perasaan saling curiga.
Kompas Opini, 13 Oktober 2011
